Tunjangan PNS Harus Sesuai Keuangan Daerah

KABAR TERBARU-Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Babel menyebutkan Pemprov Babel harus mencari sumber pendapatan asli daerah (PAD) lain, untuk membantu pemasukan APBD Babel. Baca juga Penyebab Seragam Dinas Kerja PNS dan Tenaga Honorer Harus Dibedakan

Menurutnya, pemprov jangan hanya mengandalkan pajak kendaraan bermotor saja. CSR perusahaan dan BUMD bisa dijadikan sumber PAD. "BUMD di Jabar, bisa jadi operator di bandara dan tol. Harus bel‎ajar ke sana, saya sarankan kepala SKPD lebih aktif dan serius," ujar Ferdiansyah, Senin (9/5/2016).

Pernyataan Ferdiansyah terkait ‎wacana pemangkasan TPP (tunjangan perbaikan penghasilan) PNS Pemprov Babel lantaran keuangan defisit.

Menurutnya, anggaran TPP sesuai usulan eksekutif. TPP terlalu besar atau kecil, ujarnya, harus sesuai dengan kemampuan daerah. "Kalau tidak mampu dievalusi lagi pemberian TPP. Saya menilai Pemprov Babel mampu untuk memberikan TPP itu. Kami akan meminta keterangan dari pemerintah, apakah keuangan daerah sesuai atau tidak untuk anggaran TPP itu," ujarnya,

Informasi yang diperoleh, TPP pejabat eselon II Rp 15 juta per bulan, eselon III Rp 8 juta dan eselon IV Rp 5 juta. Sedangkan untuk staf golongan I sampai IV beragam, mulai dari Rp 1 juta sampai Rp 2,5 juta per bulan. Sumber : http://bangka.tribunnews.com/2016/05/09/tunjangan-pns-harus-sesuai-keuangan-daerah

Ilustrasi Uang Tunjangan

Tweet